Thursday, March 10, 2016

Jaring Pengaman Sistem Keuangan : Mekanisme Bail out tidak lagi digunakan, Peran LPS sangat penting

Ada kah proses bail out atau bantuan liquidity dalam system perbankan Indonesia? Mari kita paparkan lebih Jesus, Pentingnya Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Bank Indonesia (BI) menyimpulkan bahwa JPSK merupakan kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skema asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last  resort), serta kebijakan penyelesaian krisis.

JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomianDengan demikian, sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Melihat pentingnya JPSK pemerintah saat ini sedang mengkaji rancangan undang-undang (RUU) JPSK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). RUU JPSK akan mengatur seluruh sistem keuangan Indonesia, termasuk diantaranya adalah perbankan.

Lalu bagaimana penanganan bank yang dilanda krisis?, Mekanisme bail-out tidak akan lagi digunakan. Salah satu bahasan utama dalam RUU JPSK adalah diubahnya mekanisme penanganan perbankan yang menghadapi krisis dari semula menggunakan bail-out menjadi bail-inBail-in berbeda dengan bail-out terutama pada sumber dananya, jika bail-outmerupakan suntikan likuiditas langsung dari pemerintah melalui anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN), maka dana Bail in akan berasal dari LPS dalam bentuk pinjaman yang nantinya harus dikembalikan melalui premiBail-in akan lebih difokuskan kepada pencegahan krisis sehingga suntikan likuiditas diberikan sebelum sebuah entitas dinyatakan gagal bayar.

Terbatasnya dana LPS menjadi halangan. Pemerintah memperkirakan dana kelolaan LPS sebesar Rp 60 triliun tidak akan cukup untuk meredam dampak yang timbul apabila terjadi krisis finansial. Oleh karenanya, dalam RUU JPSK tersebut juga akan diatur mekanisme dimana LPS dapat mengajukan pinjaman ke pemerintah, kemudian pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Hasil penerbitan SBN tersebut yang nantinya akan dipinjamkan ke LPS yang harus dikembalikan kepada pemerintah. Kedepannya LPS juga akan dapat mengajukan pinjaman ke BI dengan jaminan pemerintah.

Peran LPS menjadi lebih krusial. Apabila RUU JPSK dengan meanisme tersebut di atas disahkan oleh pemerintah, maka peran LPS dalam penanganan krisis finansial akan menjadi lebih penting. LPS harus dapat melakukan restrukturisasi perbankan yang bermasalah dengan baik, oleh karenanya dukungan penuh OJK dan BI mutlak diperlukan. (abs)

Source : Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Mandiri, Lembaga Penjamin Simpanan

Hot Topics

Abenomics (1) Analisis Ekonomi Makro (9) Angka Inflasi (1) Asuransi Jiwa (3) Bank Indonesia (15) Bank of England (1) Bank of Japan (2) Basic Forex Trading (34) Belajar Trading Forex (87) Bitcoin (4) Blockchain (4) Brexit Deal (27) Bursa Saham Amerika Serikat (4) Cadangan Devisa Indonesia (13) Cash Transaction (8) Credit Default Swap (3) Cryptocurrency (4) Cryptokittens (3) Dana Pensiun (6) Dasar Forex Trading (40) Day Trader (65) Deflasi di Jepang (15) Ekonomi Amerika Serikat (8) Ekonomi ASEAN (13) Ekonomi China (24) Ekonomi India (1) Ekonomi Jepang (5) Ekonomi Proteksionis (24) Ekonomi Singapore (2) Ekonomi Zona Eropa (26) Entrepreneur (21) Ether (2) Fintech (1) Fitch Rating Agency (3) Forex Trading Platform (35) Global Bonds USD (14) Harga Minyak (45) Imbal Hasil Obligasi (17) Indikator Makro Ekonomi (139) Inflasi Volatile Food (1) Info Ekonomi Indonesia Terkini (140) Info Kurs Rupiah US Dollar (51) Info Kurs Valas Hari Ini (299) Info Special Rate Valuta Asing (130) Investasi (136) Investasi Apartment (1) Investasi Non Migas (21) Investasi Real Estate (1) Investasi Rumah Villa (1) Investor (46) Ketentuan Umum Structured Product (2) Krisis Hutang Yunani (13) Krisis Hutang Zona Eropa (27) Krisis Moneter Turki (11) Kurs EUR US Dollar (20) Kurs Pound Sterling (21) Likuiditas Keuangan Negara (53) Mata Uang Digital (2) Moneter dan Perbankan Indonesia (176) Neraca Perdagangan Indonesia (1) Obligasi Ritel Indonesia (2) Pasar Obligasi (18) Pasar Saham Asia Tenggara (4) Pedoman Transaksi Treasury (2) Perang Tarif Dagang Amerika Serikat dan China (59) Perang Tarif Perdagangan Amerika Serikat dan China (22) Pertumbuhan Ekonomi Asia Tenggara (10) Pertumbuhan Ekonomi China (8) Pertumbuhan Ekonomi Zona Eropa (32) Prediksi Kurs Dollar Rupiah (88) Produk Domestik Bruto (22) Realisasi Tax Amnesty (5) Referendum Brexit (25) Resesi Ekonomi Global (20) Safe Haven Currency JPY (4) Saving Bond Ritel (3) SBN Ritel Indonesia (3) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (77) Strategi Investasi (2) Strategi Investasi Property (1) Structured Product bagi Perbankan (2) Structured Product di Indonesia (3) Suku Bunga Negatif (37) Suku Bunga Rendah (57) Suku Bunga USD The Fed (84) Sukuk Ritel (2) Sukuk Tabungan (2) Surat Berharga Negara (3) Surat Utang Negara (3) Tax Amnesty di Indonesia (14) Tingkat Suku Bunga (22) Trade Balance Indonesia (1) Transaksi Forex Swap (2) Undang-undang Pengampunan Pajak (4) US Treasury Notes (9) Yield Obligasi (19)