Inilah Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Prediksi Defisit Fiskal Tahun Depan

Upaya pemulihan ekonomi secara kontinyu terus dilakukan pemerintah, Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan pengantar terkait R-APBN 2021 dalam sidang tahunan MPR RI. Rancangan kebijakan APBN 2021 akan dibentuk dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional karena pandemi Covid-19, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi, digitalisasi dalam ekonomi, dan antisipasi terhadap perubahan demografi. 

Bagaiman proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021 ? , Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 4.5 – 5.50% pada tahun depan dengan rentang inflasi hingga 3%. 

Pemerintah juga memproyeksikan bahwa yield SBN tenor 10 tahun akan dikisaran 7.29%. Pada segi postur anggaran, R-APBN 2021 diprediksi akan mengalami defisit fiskal sebesar IDR 971.20 Triliun atau 5.5% dari PDB Indonesia. 

Rencana defisit tersebut akan lebih rendah dibandingkan tahun ini sebesar IDR 1,039.20 Triliun atau 6.34% dari PDB. Presiden juga menyatakan bahwa pada tahun depan, terdapat postur kenaikan pembiayaan sebesar 0.3% menjadi IDR 2,747.5 Triliun. 

Rencana belanja tersebut akan terbagi untuk pemerintah pusat dan daerah serta dana desa. Proyeksi kenaikan pendapatan akan sebesar 4.5% menjadi IDR 1,776.4 Triliun dengan porsi 83.42% berasal dari perpajakan. Mayoritas defisit anggaran akan dibiayai dari penerbitan SBN secara Net sebesar IDR 1,172.4 Triliun. 

Hal yang menarik adalah dengan rencana belanja yang menjadi rekor tertinggi tersebut juga akan meminta bantuan dari Bank Indonesia kembali pada tahun depan untuk melakukan pembiayaan dalam rangka perbaikan ekonomi dari pandemi Covid-19. Kebijakan counter-cyclical harus tetap dilakukan agar bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif. 

Langkah tersebut juga diperkuat pada landasan hukum dari Perppu yang sudah menjadi UU setelah disetujui oleh Parlemen RI. Beberapa analis melihat, dengan masih berlangsungnya pembiayaan yang dilakukan oleh BI akan membawa kekhawatiran kepada investor terkait independensi pada sektor moneter dan bisa menyebabkan pada pelemahan rupiah nantinya. 

Namun presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan yang akan dijalankan pada tahun ini maupun tahun depan akan dijalankan secara penuh tanggung jawab, transparan, kredibel, dan secara prudent. Merespon pernyataan pemerintah tersebut